PAGI itu, di sebuah kelurahan di pinggir kota, seorang ibu muda menuntun anaknya yang pucat ke Puskesmas. Anak itu mengeluh perutnya melilit, matanya sayu, dan berat badannya tak pernah beranjak seperti teman-teman sebaya. Si ibu menyodorkan botol air minum isi ulang yang disimpan rapat; katanya, air ledeng di rumah sering keruh.
Petugas menerima mereka dengan ramah, lalu melakukan pemeriksaan sederhana. Tidak lama, lembar penyuluhan pun berpindah tangan: cacingan, diare berulang, dan anjuran perilaku hidup bersih yang terdengar biasa, tetapi di rumah mereka, air bersih dan sanitasi yang baik justru adalah barang mewah.
Di luar, seorang bapak menunggu giliran untuk menebus obat hipertensi. Ia bercerita pendek: “Kalau musim hujan, selokan cepat meluap. Anak-anak sering sakit.” Di ruang tunggu itulah, saya kembali diingatkan bahwa kesehatan selalu berangkat dari hulu—air, sanitasi, lingkungan, dan kebiasaan kecil di rumah—sebelum ia tiba di kamar rawat kelas berapa pun.
Tulisan Iqbal Mochtar di Media Indonesia, Senin 22 September 2025, mengingatkan kita pada paradoks menyakitkan: di satu sisi, kita merayakan fasilitas berteknologi tinggi dan rumah sakit megah; di sisi lain, anak-anak masih jatuh sakit bahkan wafat karena penyakit klasik seperti cacingan. Saya bersyukur tulisan tersebut mengusik kenyamanan publik. Ia memantik sesuatu yang sudah lama saya rasakan sejak memimpin daerah: bahwa indikator keberhasilan pembangunan kesehatan bukan seberapa kinclong mesin yang dibeli, melainkan seberapa jarang keluarga kecil di kampung harus bolak-balik ke fasilitas kesehatan karena masalah yang sebenarnya bisa dicegah.
Data terbaru meneguhkan intuisi itu. Menurut BPS, akses rumah tangga terhadap air minum layak pada 2024 telah mencapai sekitar 92,64% secara nasional; sebuah kemajuan, namun sekaligus pengingat bahwa masih ada jutaan warga yang belum terlindungi. Pada waktu yang sama, rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak berada di kisaran 83,60% pada 2024; praktik buang air besar sembarangan (BABS) memang turun, tetapi masih sekitar 3,20% rumah tangga melakukannya—angka kecil dalam persentase, namun besar dampaknya bagi kesehatan lingkungan setempat. Semua angka ini mempertegas jurang kota–desa dan antardaerah: ada provinsi yang hampir mencapai universal, ada pula wilayah yang tertinggal jauh.
Di sisi keselamatan ibu, estimasi kelompok PBB (MMEIG) menempatkan rasio kematian ibu Indonesia sekitar 173 per 100.000 kelahiran hidup (2020, model); estimasi nasional berbasis Sensus Penduduk 2020 di angka 189. Kita masih berjalan, tetapi target SDGs di bawah 70 mengingatkan bahwa laju kita harus dipercepat. (Tulisan ini dimuat di Mediaindonesia.com). *)Penulis : Hamim Pou Konsultan Kebijakan Publik, Mantan Kepala Daerah, Inisiator Nusa Strategika Institute
