PEDOMANINDONESIA.CO.ID – JAKARTA – Megawati Soekarnoputri Ketum PDIP, melarang kader Banteng Moncong Putih untuk ikut retret kepala daerah di Akmil Magelang. Langkah tersebut menuai kontroversi. Apakah itu sebagai bentuk pembangkangan, perlawanan, atau sekadar upaya untuk meningkatkan posisi tawar Megawati di mata pemerintah pascapenahanan Hasto, Sekjen PDIP oleh KPK.
Caroline Paskarina, Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini.
“Sikap ini jelas menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini,” kata Caroline saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Sebagai gambaran, jumlah kepala daerah yang dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2), mencapai 961 orang. Sementara itu kepala daerah dari PDIP yang mengikuti arahan Megawati di sekolah partai, Rabu (19/2), mencapai 177 orang. Caroline mengatakan jumlah kepala daerah yang banyak dari partai berlambang banteng moncong putih itu dapat meningkatkan kekuatan partai itu apabila respons publik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah saat ini melemah.
“Artinya, ini menjadi semacam investasi politik ke depan untuk menunjukkan eksistensi PDIP,” ujarnya. Sementara itu, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti melihat akan ada kesulitan bagi pemerintahan Prabowo untuk mengorkestrasi hubungan pemerintah pusat dan daerah. ADM (Sumber : Republika).
