Pedomanindonesia.co.id – Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas, mengkritik keras kasus keracunan akibat makan bergizi gratis (MBG) yang dialami ribuan siswa di Indonesia. Ia menyarankan agar format MBG diubah, di antaranya dengan mengalihkan anggaran langsung kepada orang tua siswa dalam bentuk uang tunai.
“Keracunan massal punya risiko tinggi. Sebagai warga negara, kita minta formatnya diubah, langsung ke orang tua siapkan makan buat anak-anak mereka dengan alokasi anggaran,” kata Syafruddin seperti dilansir Republika, Kamis (25/9/2025).
Menurutnya, opsi tersebut merupakan solusi jangka pendek sebagai tanggapan cepat menghadapi risiko keracunan yang menimbulkan keresahan. Hingga 22 September 2025, jumlah korban keracunan akibat MBG tercatat mencapai 4.711 orang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Ini jangka pendek sebagai solusi segera menghadapi risiko keracunan yang sedang berlangsung. Kepentingan anak-anak untuk bebas dari risiko yang sangat tidak diharapkan mesti menjadi pertimbangan,” ujarnya.
Ia menekankan agar pemerintah memahami realitas di lapangan. Opsi solusi tersebut dinilai tepat untuk menekan risiko yang dialami lebih banyak siswa nantinya.
“Kasus keracunan yang sudah ribuan adalah alarm terakhir untuk hentikan MBG dengan format yang sedang berjalan. Cari dan evaluasi sebab-sebab keracunan hanya akan membuang anggaran dan waktu,” tandasnya.
Pembangunan Dapur Sehat di Sekolah
Untuk solusi jangka panjang, Syafruddin mendorong pemerintah mempertimbangkan pembangunan dapur modern sehat di sekolah. Artinya, anggaran yang selama ini dialokasikan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dialihkan untuk dapur di sekolah-sekolah.
“Siapkan infrastruktur di sekolah yang layak untuk menyiapkan makanan dan melayani murid. Ini (solusi) buat tahun anggaran 2026. MBG menjadi bagian dari sistem pendidikan kita, dapur dan segala fasilitas pendukung kita bangun yang terintegrasi dengan sekolah. Sekolah menyiapkan makanan buat anak-anak,” jelasnya.
Anggaran MBG untuk 2026 diketahui berjumlah Rp 335 triliun. Angka tersebut dinilai Syafruddin tidaklah sedikit, sehingga implementasinya semestinya dilakukan secara lebih strategis.
“Putuskan kriteria yang objektif —insiden keracunan, kapasitas dapur, akses air bersih, dan kesiapan SDM— lalu jalankan uji coba 90 hari di klaster prioritas dengan rencana transisi tanpa jeda layanan melalui paket pangan bersegel,” katanya.
Syafruddin menekankan, kejelasan arah krusial karena format yang berjalan terbukti rawan. Keputusan cepat dapat mengurangi paparan risiko harian pada anak-anak sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap MBG.
“Anggaran 2026 sebesar Rp 335 triliun harus terkunci untuk keselamatan dan inklusi: porsi tegas bagi infrastruktur dapur modern sehat inklusif di sekolah, pelatihan tenaga, asuransi korban, serta sistem pelaporan real time dengan sanksi otomatis bagi pelanggar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dapur dirancang dengan universal design —akses kursi roda, jalur bersih–kotor terpisah, signage jelas, area bebas alergi— serta melayani kebutuhan gizi anak dengan disabilitas dan pantangan tertentu. Lalu, integrasi manajemen MBG ke pendidikan dilakukan melalui modul kurikulum gizi, praktik laboratorium pangan, kewirausahaan kantin sehat, serta peran OSIS dan UKS sebagai pengawas mutu harian.
Selain itu, diterapkan skema pay-for-safety: pencairan berbasis capaian audit, kelayakan peralatan, dan kepatuhan log suhu digital, plus klausul kompensasi wajib bagi korban serta pemutusan kontrak bagi penyedia yang gagal.
“Format ini memperbesar manfaat anggaran karena dapur menjadi aset belajar sekaligus layanan bergizi yang aman. Dengan demikian, setiap rupiah menghasilkan manfaat ganda: kualitas gizi anak dan peningkatan literasi pangan seluruh ekosistem sekolah,” imbuhnya. adm (Sumber : Mediaindonesia.com)
.
