PEDOMANINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Ratusan kepala daerah yang sudah dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan Jakarta, dikumpulkan untuk pembekalan atau retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah selama sepekan (21-28 Februari 2025). Ini menjadi ajang berkumpul ratusan kepala daerah untuk diberikan materi dengan berbagai tema.
Wamendagri Bima Arya sempat membocorkan salah satu materi pembekalan yakni terkait program strategis pemerintah pusat yang harus diselaraskan dengan visi-misi para kepala daerah.”Saatnya nanti kepala daerah itu berkonsolidasi dengan pemerintah pusat, supaya selaras visinya begitu ya. Jadi, itu kira-kira garis besar,” ujar Bima di Gedung Krida Bhakti Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (31/1) lalu.
Pembekalan kepala daerah ini ditanggung sepenuhnya oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri. Para kepala daerah pun sudah diwajibkan untuk membawa seragam Satpol PP hingga seragam komponen cadangan (Komcad).
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti memandang retreat kepala daerah sebagai panggung pemerintahan Prabowo untuk minta dukungan ke kepala daerah guna menyukseskan pelbagai program-program mercu suarnya.
“Nuansanya pemerintah pusat banget, tampaknya pusat ingin dipahami, ingin diikuti oleh daerah,” kata Ray kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/2).
Ray meyakini materi-materi yang diberikan dalam retreat ini bakal banyak berisi pelbagai program unggulan maupun keluhan yang dialami pemerintahan Prabowo saat ini. Diharapkan, kepala daerah bisa mengikuti program maupun memahami kesulitan tersebut ke depannya.
“Nah, itu yang saya lihat antara lain apa? Antara lain program efisiensi, antara lain soal efeknya ke pemangkasan ke transfer daerah. [Pemotongan anggaran] itu pemerintah pusat ingin dipahami [para kepala daerah],” kata dia.
Dana transfer ke daerah dipangkas Rp50,5 triliun sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 22 Januari 2025. Lewat surat perintah itu pula Prabowo meminta pemangkasan penggunaan anggaran di APBN sebesar Rp306,6 triliun.
Senada, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan momen retreat kepala daerah sebagai ajang pemerintahan Prabowo menggaet para pemimpin pemerintah daerah untuk mendukung pelbagai program-program prioritasnya.
Misalnya, Agung mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi janji kampanye Prabowo-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Itu semua, kata dia, butuh sokongan daerah lantaran butuh dana besar.
“Karena kan ini butuh budget besar, otomatis kolaborasi dengan pemerintah daerah. Karena APBN kan punya keterbatasan fiskal, jadi dengan kolaborasi dengan APBD Keterbatasan itu bisa diatasi bersama-sama tanpa ada yang dikorbankan,” kata Agung.
Babak baru kebijakan top-down & kultur militerisme
Menurut Ray, dirinya tak melihat ada materi yang diisi pihak pemerintah daerah untuk mengutarakan persoalannya ke pemerintah pusat dalam pembekalan ini.
Ia juga tidak melihat materi terkait pengelolaan pemerintahan yang baik dan benar seperti transparansi, partisipasi, dialog dan antikorupsi dalam pembekalan ini.
Atas dasar itu, Ray mengatakan retret kepala daerah di Akmil itu memiliki nuansa penerapan kebijakan top-down atau dari pusat ke daerah, ketimbang bottom-up atau dari persoalan daerah diangkat ke pusat.
“Karena targetnya bukan menciptakan pemerintahan yang baik dan benar. Tapi juga target Pemda di mana para daerah itu memahami keinginan dari pemerintah pusat,” kata dia.
Ray juga menilai pembekalan ini sarat dengan membangun kultur militerisme di kalangan kepala daerah.
Ia mencontohkan kepala daerah diajarkan baris berbaris dan berkemah seperti layaknya tentara. Retret serupa pernah dilakoni Prabowo terhadap para anggota kabinetnya di awal pemerintahan pada Oktober 2024 lalu.
“Nah, kultur militerisme itu bayangannya adalah fisik, kuat itulah,” kata dia.
Terpisah, Agung juga melihat retret kepala daerah itu bisa menjadi simbolisasi dan babak baru bagi hubungan pusat dan daerah. Pasalnya, selama ini antara pusat dan daerah sering terjadi miskomunikasi dan miskoordinasi kemudian menjadi kesalahpahaman.
Agung juga melihat forum ini dapat digunakan sebagai forum rekonsiliasi dan komunikasi intens pascakompetisi Pilpres hingga Pilkada 2024 di tengah perbedaan partai dan koalisi.
“Dan kita pasti agar kohesi sosial politik di masyarakat yang tetap terjaga baik di level lokal maupun nasional walaupun berbeda-beda partai kan,” kata dia. ADM (Sumber : CNN Indonesia)
