PEDOMANINDONESIA, BANDUNG – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat (Jabar) angkat bicara mengkritik kebijakan larangan Study Tour yang diterapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Ketua PHRI Jabar, Dodi Ahmad Sofiandi menyayangkan keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melarang aktivitas study tour di Jawa Barat.
“Hal seperti itu (study tour) jangan dilarang, biarkan saja, tetapi mekanismenya diperbaiki,” usul Dodi saat dihubungi, Kamis (3/4/2025), seperti ditulis Surya.co.id dan dilansir Kompas.com.
Dia merinci sejumlah alasan study tour dilarang oleh Dedi Mulyadi. Dari kemampuan ekonomi orangtua siswa hingga tingkat kecelakaan bus pariwisata.
Menurut Dodi, pemerintah seharusnya memperbaiki kualitas transpotrasi study tour, termasuk pengecekan uji petik dan uji KIR pada bus pariwisata.
Selanjutnya, ia mengatakan, biaya study tour guru sekolah seharusnya tidak dibebankan pada siswa.
“Kemudian, orang yang tidak mampu, mungkin bisa dibantu melalui komite sekolah, disubsidi oleh orangtua siswa yang mampu ya,” saran dia.
“Banyak orang pintar di Jabar, bisa dibuat (regulasi) sedemikian rupa. Mereka bisa bayar lebih murah dan lebih transparan. Jangan dipukul rata, dimatikan,” lanjut Dodi.
Menurut data terbaru, tingkat okupansi hotel di Jawa Barat hanya mencapai 20 persen selama bulan puasa 2025.
Angkanya naik menjadi 40 persen jelang hari pertama Lebaran 2025, lalu melonjak sampai 80 persen.
Namun, Dodi memprediksi, tingkat okupansi hotel di Jabar akan kembali lesu di angka 20-30 persen karena sejumlah faktor, termasuk larangan study tour.
Dodi menyoroti dampak pelarangan study tour di Jabar yang berimbas pada gerakan “boikot” dari sekolah-sekolah di luar Jabar.
Sebelumnya, Jawa Barat menjadi destinasi wisata favorit bagi siswa sekolah asal Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.
“Karena dilarang oleh Pak Dedi, sekolah dari Jawa Barat tidak tur ke daerah-daerah lain, mereka juga ikut kita, mereka tidak mengirim ke (siswa study tour) ke Jawa Barat,” ungkap Dodi.
Efek domino bagi pebisnis hotel, restoran, dan usaha kecil menengah (UKM), pada akhirnya merasakan dampak larangan study tour ini. Hotel bintang melati dan hotel wisma, misalnya.
Tipe akomodasi ini biasa digunakan oleh sekolah-sekolah pelaksana study tour. Tarif menginapnya sekitar Rp 100.000 per orang.
Satu kamar hotel bintang melati, bisa diisi empat orang. Artinya, pendapatan 400.000 per kamar bagi hotel melati, perlahan hilang akibat larangan study tour.
“Restoran juga sama. Kalau ada yang ke Jawa Barat, kemudian dia berhenti di Ciamis, misalnya, ada empat bis. Empat bus kali 40 siswa, 160.
Satu kali makan Rp 20.000, berarti Rp 20.000 dikali 160 siswa, seharusnya ada pemasukan sebesar itu,” jelas Dodi.
Belum lagi, sopir-sopir bus pariwisata yang bisa kehilangan pekerjaan akibat tidak adanya permintaan study tour.
Dodi berharap, Dedi Mulyadi bisa mengikuti arahan pemerintah pusat dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
“Menteri pendidikan mengatakan, tur jangan dilarang. Harusnya kalau memang keputusan menteri demikian, ya diikuti oleh gubernur juga,” pungkas Dodi.
Pengusaha Travel Geruduk Kantor Disbudpar
Sebelumnya, sejumlah pengusaha travel menggeruduk kantor Disbudpar setempat untuk melayangkan protes terkait hal ini.
Kulkas yang belum Terjual dengan Harga Termurah (Lihat harga)
Cek promo terbaru kulkas berkualitas dengan harga spesial sebelum kehabisan!
provokepulse.com/id
Cari Sekarang
by TaboolaSponsored Links
Mereka mengaku telah rugi besar akibat kebijakan tersebut.
Para pengusaha travel tersebut berasal dari wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan).
Mereka mengaku mengalami kerugian besar akibat pembatalan massal perjalanan wisata pendidikan.
Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Tour and Travel (Gapitt) Cirebon, Nana Yohana menyatakan, bahwa kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata di Jawa Barat.
Bahkan, banyak klien yang membatalkan rencana perjalanan mereka.
Sumbersari: harga mobil bekas di tahun 2022 bisa mengejutkan anda
Mobil Bekas | Cari Iklan
by TaboolaSponsored Links
“Ya, kami ke sini (mendatangi Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon) untuk mengkritisi larangan studi tour yang diimbau oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi,” ujar Nana saat diwawancarai media di Kantor Disbudpar Kabupaten Cirebon, Senin (24/3/2025), melansir dari Tribun Jabar.
Menurutnya, larangan tersebut menyebabkan ratusan klien dari agen-agen travel di Ciayumajakuning membatalkan pesanan mereka.
“Banyak orderan kita yang akhirnya cancel karena ada statement dari KDM di medsos. Jadi, kita semua kena imbasnya,” ucapnya.
Tidak hanya di Jawa Barat, efek domino juga terjadi di luar provinsi.
Para wisatawan dari luar daerah membatalkan kunjungan ke Kabupaten Cirebon dan wilayah lain di Jabar.
Panjang jarimu menceritakan banyak hal tentang kamu. Tipe jari apa yang kamu miliki?
Women’s Method
by TaboolaSponsored Links
“Kenapa demikian? Karena kita tidak boleh ke sana, jadi mereka juga melakukan hal yang sama,” jelas dia.
Dampak larangan ini juga dirasakan oleh sektor perhotelan.
Nana menjelaskan, bahwa biasanya travel agen membawa rombongan besar yang menginap di hotel-hotel setempat.
“Kami kan biasanya membawa 5 sampai 6 bus dengan menyewa banyak kamar hotel, dibanding individu yang hanya beberapa. Sehingga, sangat berpengaruh terhadap kehidupan pariwisata,” katanya.
Nana pun berharap kebijakan ini dapat dievaluasi agar tidak semakin merugikan para pelaku usaha di sektor pariwisata.
Indonesia: Jewelry On Sale For Half Price (See Price List)
Luxury Jewelry | Search Ads
Learn More
by TaboolaSponsored Links
Menanggapi keluhan para pengusaha travel, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kabupaten Cirebon, Abraham, menilai bahwa imbauan larangan studi tour dari Gubernur Jabar perlu dikaji ulang.
“Beliau (para pelaku pariwisata) ini berharap banyak sekali adanya evaluasi kebijakan dari Pak KDM (soal imbauan studi tour).”
“Karena beliau sudah mungkin kebablasan atau bagaimana bahwa Beliau (KDM) mengatakan para pengusaha travel dan tour itu mengeksploitasi para anak didik,” ujar Abraham.
Menurutnya, anggapan bahwa pelaku usaha pariwisata hanya mengeksploitasi siswa dalam program studi tour tidak sepenuhnya benar.
“Saya kira keliru. Kalau kita pendekatan secara antara input, output, outcome, benefit dan impact ini sangat kentara sekali ya tidak berpihak (ke para pelaku pariwisata),” ucapnya.
Harga mobil bekas di Sumbersari bisa mengejutkan anda
Mobil Bekas | Cari Iklan
by TaboolaSponsored Links
Ia pun berharap ada pernyataan resmi dari Gubernur Jabar untuk menormalisasi kembali kebijakan studi tour.
“Harapan kami ke depan semoga ada evaluasi dan ada pernyataan resmi dari beliau (KDM) agar keterkaitan tentang studi tour itu dinormalkan kembali.”
“Apabila ada kisi-kisi yang sekiranya menjadikan sebuah manajemen yang kurang bagus, ya dibagusin atau dilengkapi,” jelas dia.
Dengan polemik ini, para pelaku usaha pariwisata di Ciayumajakuning masih menanti kepastian terkait kebijakan studi tour agar sektor pariwisata di Jawa Barat dapat kembali bergeliat. ADM
Sumber : Surya.co.id
