PEDOMANINDONESIA.CO.ID – SUTRADARA film dokumenter Pesta Babi Dandhy Dwi Laksono mempertanyakan alasan prajurit Komando Distrik Militer (Kodim) 1501/Ternate membubarkan paksa kegiatan nonton bareng dan diskusi film Pesta Babi di wilayah tersebut.
Dia mengatakan, tindakan dan alasan yang disampaikan prajurit Kodim 1501/Ternate tak masuk dalam logika, bahkan cenderung mengada-ada untuk melegitimasi aksi pembubaran.
Menurut dia, kendati film Pesta Babi dinilai menciptakan kegaduhan, maka semestinya yang bertindak adalah aparat kepolisian, bukan prajurit TNI. Sebab, prajurit tidak memiliki kewenangan untuk mengurusi keamanan.
“Simpel saja, kalau ini dinilai tidak kondusif, serahkan kepada kepolisian, biar mereka yang menangani,” ujar dia.
Dandhy juga mempertanyakan klaim Kodim 1501/Ternate yang menyebut diskursus di media sosial maupun publik menilai film Pesta Babi bersifat provokatif. “Bisa ditunjukkan seperti apa provokatifnya,” ucap Dhandy.
Pada Jumat, 8 Mei lalu, prajurit Kodim 1501/Ternate membubarkan kegiatan nonton bareng dan diskusi film Pesta Babi di Kota Ternate, Maluku Utara.
Komandan Kodim 1501/Ternate Letnan Kolonel Jani Setiadi beralasan, pembubaran dilakukan berdasarkan diskursus dan aduan di media sosial yang menilai film Pesta Babi provokatif.
“Ini bukan pendapat pribadi saya. Jika tidak percaya, saya akan tunjukkan banyak sifat provokatiif menurut masyarakat, menurut di media sosial,” kata Jani di Ternate, Jumat.
Ketua AJI Ternate Yunita Kaunar mengatakan, pembubaran oleh prajurit TNI merupakan bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi masyarakat sipil.
Toh, kata dia, kehadiran militer sejak awal kegiatan, termasuk tindakan mendokumentasikan panitia dan peserta menimbulkan ketidaknyamanan. Praktik ini mengingatkan pada upaya pembungkaman masa lalu.
“Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat,” kata Yunita.
Adapun, film dokumenter Pesta Babi menggambarkan dampak ekspansi lahan dan industri terhadap hilangnya hutan adat, pangan tradisional, serta kedaulatan warga lokal di Papua. ADM
sumber : Komasdeling Papsel
