PEDOMANINDONESIA, JAKARTA – Program pendidikan gratis Sekolah Rakyat (SR) – yang akan menampung murid dari keluarga miskin dan miskin ekstrem- diharapkan dapat menjadi model pendidikan yang mampu mengangkat anak-anak untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
Sampai saat ini, sejumlah 65 titik di Indonesia sudah siap menyelenggarakan program Sekolah Rakyat untuk membantu masyarakat dalam kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah memperoleh pendidikan.
“Tahun ini akan dimulai untuk program Sekolah Rakyat, kemarin ada 53 titik yang sudah siap. Namun saat ini ada tambahan beberapa titik jadi total ada 65 titik,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melalui keterangan resmi, Senin (12/5/2025).
Saat ini di beberapa titik penyelenggaraan Sekolah Rakyat tengah melakukan survei gedung serta fasilitas untuk memastikan semua layak digunakan.
“Sekarang dinas sosial bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sedang mulai memetakan calon guru dan kepala sekolah di Bandarlampung dan sekitarnya, sekaligus kami melihat rumah calon orang tua siswa. Ini dilakukan secara simultan sambil menunggu uji kelayakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” katanya.
Sedangkan untuk jumlah siswa, Kementerian Sosial (Kemensos) memproyeksikan sejumlah 100.000 anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Tanah Air akan menjalani kegiatan belajar di Sekolah Rakyat -mulai Juli 2025.
“Semuanya sedang dipersiapkan. Mudah-mudahan pada Juli nanti, di tahun ajaran baru, kita sudah bisa membuka Sekolah Rakyat,” kata Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, melalui keterangan resmi, usai bakti sosial operasi katarak gratis dan peluncuran KTP digital di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
Setiap satu titik Sekolah Rakyat (SD, SMP dan SMA/SMK) jumlah siswanya mencapai 1.000 anak. Jika pada tahun ajaran baru nanti terdapat 100 Sekolah Rakyat dibuka dengan kuota 1.000 siswa per Sekolah Rakyat, kata dia, maka akan ada 100.000 anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk Sekolah Rakyat pada tahun 2025.
“Calon siswanya ini akan ditentukan oleh Kemensos, termasuk bekerja sama dengan pemerintah desa dan Dinas Sosial di daerah. Kami mengimbau harus dilakukan seleksi ketat dalam menentukan calon siswa Sekolah Rakyat,” kata Wamensos Agus Jabo.
Di Sekolah Rakyat, seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung oleh negara, seperti seragam, alat sekolah, makan, dan tempat tinggal sebagai asrama. Sedangkan fasilitasnya ada sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana olahraga, laboratorium, dan lain-lain.
Para siswa di Sekolah Rakyat nantinya, akan mendapatkan pendidikan karakter, yakni karakter untuk meningkatkan nasionalisme, keagamaan, dan sosial. Selain itu akan ada pula pelatihan keterampilan bagi siswa.
Dengan Sekolah Rakyat, diharapkan anak-anak dari keluarga miskin bisa pintar, memiliki karakter dan keterampilan, sehingga harapan memotong transmisi kemiskinan di Indonesia bisa terwujud.
“Sampai saat ini, sejumlah 65 titik di Indonesia sudah siap menyelenggarakan program Sekolah Rakyat untuk membantu masyarakat dalam kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah memperoleh pendidikan.”
Wamensos menggarisbawahi Sekolah Rakyat pada saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin, sebab pihaknya berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) telah melakukan asesmen yang berkenaan dengan program tersebut.
Di samping itu program pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya berhenti di anak-anak, namun juga di keluarga melalui berbagai program, seperti Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lain sebagainya.
“Jadi, dari bantuan sosial yang pasif, sekarang kita mau ubah itu menjadi bantuan sosial yang aktif, bentuknya intervensi, (seperti) bantuan pemberdayaan usaha begitu,” ucap Wamensos Agus Jabo Priyono., Sabtu (24/5/2025).
Oleh karena itu Wamensos mengajak kepada seluruh kementerian/lembaga untuk berkolaborasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sebab bukan hanya Kementerian Sosial (Kemensos) saja yang memberikan bantuan sosial, namun juga berbagai kementerian/lembaga lain sesuai porsinya masing-masing.
Dukungan dari Mendagri untuk Sekolah Rakyat
Dukungan untuk Sekolah Rakyat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya ikut mendukung terwujudnya Sekolah Rakyat lewat koordinasi dengan pemerintah daerah. Sebab, Sekolah Rakyat sangat erat kaitannya dengan Pemda khususnya soal lahan, perizinan, akses jalan, air hingga listrik.
Calon lokasi pendirian Sekolah Rakyat telah diusulkan Pemda. Totalnya terdapat 351 usulan lokasi Sekolah Rakyat oleh 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota. “Tapi namanya usulan kita harus lihat dulu, ini memenuhi kriteria enggak,” kata Mendagri Tito, seperti dilansir laman kemensos, Selasa (20/5/2025).
Lahan yang diusulkan tidak boleh memiliki masalah atau sengketa. Lalu, juga harus dilihat akses jalan, air, listrik, hingga kelayakan bangunannya.
Tito memastikan akan mengirimkan surat edaran kepada para kepala daerah untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Jika diperlukan aturan, maka kepala daerah bisa mengeluarkan peraturan daerah. “Karena menyangkut aset yang harus disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD-nya,” katanya.
Ia mengatakan sudah menyiapkan draf Perda dan perjanjian antara Kemensos dan Pemda. Khususnya, Pemda yang asetnya digunakan untuk sekolah rakyat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Jumat (21/3/2025), Presiden RI Prabowo Subianti mengumumkan pada tahun ini akan dibangun 200 sekolah berasrama dengan target seribu siswa per sekolah.
“Kami sudah putuskan untuk membangun tahun ini. Kita harap segera mulai dengan 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, dan SMA. Ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu,” katanya dalam rapat yang dihadiri jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti dilansir laman kemensos, Sabtu (22/3/2025).
Presiden Prabowo menekankan program itu bukan sekadar membangun fasilitas pendidikan, tetapi sebuah langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat miskin.
“Anak orang kurang mampu tidak boleh miskin. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kita harus berdayakan,” ujar Prabowo. ADM
Sumber : Indonesia.go.id
