LUMAJANG – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan, penerapan pajak pasir berbasis elektronik (e-pajak) di Stockpile Terpadu, bisa mempermudah dalam proses monitoring dari perusahaan pertambangan.
“Kalau Stockpile Terpadu ini bisa dimaksimalkan fungsinya, Insya Allah proses monitoring dari perusahaan penambangan pasir dan distribusinya akan tertata lebih baik, mulai perpajakan hingga infrastrukturnya,” kata Khofifah, Saat mengecek pelaksanaan Tap-in e-Pajak Pasir di Stockpile Terpadu Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang.
Dikatakan, retribusi pajak pasir berbasis sistem elektronik tersebut merupakan inisiasi dari Cak Thoriq (Bupati Lumajang) Dinas SDM Provinsi Jawa Timur, dan Bank Jatim.
Menurutnya, sinergi dan kolaborasi tersebut sebagai keniscayaan yang merupakan sebuah kebutuhan. Dengan harapan, sinergi tersebut bisa terus dibangun dan terus ditumbuh kembangkan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jatim juga mengapresiasi tata ruang Stockpile Terpadu yang saat ini sudah lebih rapi dengan dibangunnya pagar pembatas dan pintu masuk dan pintu keluar yang lebih tertata.
Sementara itu, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, menambahkan, untuk mengantisipasi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari aktivitas pertambangan pasir di Lumajang, Pemkab Lumajang akan menerapkan Elektronik pajak (e-Pajak).
“Harapan kami, Pemkab Lumajang bersama dengan Pemprov Jatim, dan Bank Jatim bisa mengoptimalkan sinergisitas ini, sehingga bisa dikembangkan untuk lebih baik lagi,” kata Bupati Lumajang, ujar Cak Thoriq, panggilan Thoriqul Haq ketika mendampingi Gubernur Jatim meninjau proses Tap-in e-Pajak Pasir, di Stockpile Terpadu Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang.
Dikatakan, sebelum ada Stockpile Terpadu sering terjadi kebocoran pajak. Setiap bulannya, pajak yang diterima rata-rata sekitar Rp. 400 juta. Setelah ada Stockpile Terpadu, pajaknya mencapai Rp. 2 miliar/ bulan.
“Dulu betul ada kebocoran. Sekarang terus kita tingkatkan pengelolaannya supaya tidak tambah bocor. Karena ini bisa menjadi PAD,” tuturnya. SYA
