PEDOMANINDONESIA.CO.ID – Abdullah, anggota Komisi III DPR RI, menilai mutasi besar-besaran perwira di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk pengisian posisi Wakapolri yang baru. Ia menekankan pentingnya penguatan soliditas internal dan peningkatan kinerja institusi.
“Mutasi jabatan adalah hal wajar di institusi kepolisian. Namun yang terpenting adalah bagaimana mutasi ini diikuti dengan pembenahan internal dan peningkatan kinerja agar Polri semakin profesional, transparan, dan dipercaya publik,” kata Abdullah dilansir Antara, Rabu (6/8).
Abdullah mengingatkan bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap Polri, terutama dalam penanganan berbagai kasus yang menjadi sorotan publik. Ia mendesak agar jajaran kepolisian dapat menyelesaikan kasus-kasus besar dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan prinsip penegakan hukum yang adil.
“Mutasi dan promosi jabatan harus dimaknai sebagai penyegaran organisasi, sekaligus dorongan untuk menuntaskan pekerjaan rumah yang masih tertunda. Kami di Komisi III akan terus mengawal kinerja Polri demi tegaknya hukum dan keadilan,” ujarnya.
Salah satu kasus yang disorot publik dan menjadi perhatian Abdullah adalah penyelidikan kematian diplomat Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, yang hingga kini menunggu kejelasan. Kasus itu menjadi ujian bagi transparansi dan profesionalisme Polri.
“Masyarakat ingin kepastian dan keadilan, sehingga kasus ini harus diselesaikan secara tuntas, terang, dan tanpa keraguan,” katanya.
Selain itu, Abdullah juga menyoroti pentingnya responsivitas Polri dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi kasus laporan yang diabaikan, hanya karena belum ramai di media sosial.
“Jangan menunggu viral dulu baru bergerak. Setiap laporan masyarakat harus direspon dengan baik, karena polisi adalah pelayan dan pengayom masyarakat,” kata Abdullah. ADM
sumber : Mediaindonesia.com
