JAKARTA (PI) – KH. Kafabihi Mahrus, Gus Ahmad Kafabihi (Gus Ahmad), Putra Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, mengatakan, Ponpes Lirboyo di Kediri, siap menjadi tempat ishlah (rekonsiliasi) konflik yang terjadi di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), khususnya antara Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.
“Kabarnya semacam itu (Lirboyo jadi tempat bertemunya ulama NU), tapi kedua belah pihak harus hadir,” ujar Gus Ahmad saat dihubungi Republika.co.id, Senin (24/11/2025).
Namun, Gus Ahmad belum mendapat info lebih lanjut kapan pertemuan itu akan dilakukan. Yang jelasnya, kata dia, pertemuan itu sudah disetujui oleh para kiai sepuh Lirboyo.
“Belum ada info (kapan waktunya), yang jelas pertemuan itu sudah disetujui sama masyayikh sepuh,” kata Gus Ahmad.
Sebelumnya, Gus Yahya mengumumkan rencana pertemuan para ulama di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, untuk membahas polemik internal yang tengah terjadi di organisasi Islam terbesar di Indonesia ini. Meski tanggal pastinya belum ditentukan, pertemuan ini diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah yang ada.
Yahya menyatakan bahwa pertemuan tersebut akan melibatkan para kiai sepuh dan unsur-unsur kepemimpinan NU lainnya.
“Insyaallah nanti akan digelar pertemuan yang lebih luas dengan menghadirkan para kiai sepuh (yang lebih senior) dan unsur-unsur kepemimpinan dalam lingkungan NU,” ucapnya di Kantor Pusat PBNU, Jakarta Pusat, Ahad (23/11/2025) malam.
“Mudah-mudahan bisa menjadi pembuka jalan keluar dari masalah yang ada sekarang,” katanya.
Polemik dalam PBNU mencuat setelah risalah rapat harian Syuriah yang mendesak Yahya mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU beredar luas di media sosial. Rapat tersebut diadakan di Jakarta pada Kamis (20/11/2025) dan dihadiri oleh 37 dari 53 pengurus harian Syuriah PBNU.
Dalam silaturahim yang dihadiri sekitar 50 kiai dari berbagai daerah, Gus Yahya menekankan pentingnya mengembalikan segala permasalahan kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
“Semuanya menghendaki agar segala sesuatu yang jadi masalah dalam organisasi dikembalikan kepada sistem aturan yang ada,” jelasnya.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menggelar Silaturahim Alim Ulama pada Ahad (23/11/2025) malam di Gedung PBNU, Jakarta.
Duduk di samping Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori menyampaikan hasil dari Silaturahim Alim Ulama.
“Alhamdulillah hirobbil ‘alamin pada malam ini kami semua bersyukur terlaksananya silaturahim alim ulama di Kantor PBNU lantai delapan ini, yang telah menghasilkan kesepakatan bersama,” kata Kiai Asrori usai acara Silaturahim Alim Ulama di Gedung PBNU, Ahad (23/11/2025) menjelang tengah malam.
Ia mengatakan, kesepakatan yang pertama adalah semua kiai mengusulkan agar ada silaturahim yang lebih besar di antara para alim dan para kiai dalam rangka islah. Sebab sudah menjadi konsumsi publik bahwa ada masalah di PBNU.
Ia menambahkan, yang kedua, sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode, yang utamanya kurang lebih satu tahun lagi.
“Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode, semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu, semua gembleng 100 persen,” ujarnya.
Kiai Asrori mengatakan, kesepakatan yang ketiga, ingin semuanya melakukan tafakur demi kebaikan bersama, kebaikan masyarakat dan kebaikan warga Indonesia. Bersama-sama bertafakur dan bermujahadah. Selalu memohon pertolongan demi kebaikan semuanya.
“Jadi sekali lagi, tidak ada pengunduran dan tidak ada pemaksaan pengunduran diri, tidak ada, ini sekali lagi saya tegaskan, tidak ada,” kata Kiai Asrori.
Kiai Asrori mengatakan, semua pengurusan PBNU mulai Rais Aam sampai jajaran, Ketua Umum PBNU dan jajaran kepengurusannya harus sempurna sampai Muktamar yang akan datang. Kalau ada pergantian, itu majelis yang paling tinggi adalah Muktamar Nahdlatul Ulama dan itu diatur dalam AD/ART dan Peraturan Perkumpulan.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan dirinya tidak memiliki niat untuk mundur dari jabatannya di tengah munculnya dinamika internal organisasi.
“Masa amanah yang saya terima dari Muktamar ke-34 berlaku selama lima tahun dan akan dijalankan secara penuh,” kata Gus Yahya di depan awak media, usai menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di Surabaya, Jawa Timur, Ahad (24/11/2025) dini hari.
Gus Yahya juga mengklarifikasi bahwa hingga kini dirinya belum menerima surat resmi dalam bentuk apa pun terkait isu-isu internal yang beredar. Termasuk, dokumen yang beredar di khalayak mengenai risalah hasil rapat harian Syuriyah pada Kamis (20/11/2025) yang memintanya untuk mundur dari jabatannya.
Ia menegaskan, terkait dokumen yang beredar di media dan masyarakat harus kembali dicek keabsahannya. Seperti melalui bukti tanda tangan digital yang kerap digunakan untuk ihwal penandatanganan surat dalam organisasi tersebut.
Selain itu, Gus Yahya menyampaikan bahwa Syuriyah PBNU juga tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan jabatan ketua umum.
Menurut dia, Majelis Syuriyah PBNU, pun tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan siapa saja anggota organisasi yang memiliki jabatan struktural. Meskipun demikian, ia berkomitmen untuk mencari jalan keluar yang terbaik demi kemaslahatan Nahdlatul Ulama dan bangsa.
“Saya sudah menjalin komunikasi dengan jajaran Syuriyah. Saya berharap rekonsiliasi internal dapat segera diwujudkan bersama para kiai sepuh dan jajaran struktur terkait,” kata Gus Yahya.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga secara tegas menepis tuduhan yang muncul di publik, termasuk rumor soal dirinya yang menikmati aliran dana senilai ratusan miliar.
Ia menegaskan tidak akan mengambil langkah apa pun tanpa kejelasan data dan bukti, serta menolak untuk bertindak berdasarkan dugaan atau isu tidak berdasar. Gus Yahya juga dijadwalkan bertemu para ulama pada hari ini untuk berdiskusi dan meminta nasihat serta doa dalam menjaga keutuhan organisasi tersebut.
Isu pemberhentian KH. Yahya Cholil Staquf dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU sedang hangat diperbincangkan. Isu ini mencuat setelah beredarnya surat dengan kop PBNU yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, di Jakarta, 29 Jumadal Ula 1447/20 November 2025.
Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Afifuddin Muhajir, membenarkan adanya surat pemakzulan tersebut. “Iya benar,” kata dia singkat seperti dilansir Republika.co.id, di arena Munas XI MUI di Hotel Mercure, Jakarta, Jumat (21/11/2025) malam.
Saat dimintai penjelasan lebih lanjut perihal surat tersebut Kiai Afif tidak memberikan respons banyak. Kiai Afif enggan untuk memberikan keterangan. “Gak bisa saya menjelaskan itu,” ujar Kiai Afif.
Sebelumnya, KH Yahya Cholil Staquf mendatangi lokasi Musyarawah Nasional (Munas) MUI XI di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/11/3025).
Berdasarkan pantauan Republika.co.id di lokasi, Gus Yahya tampak keluar dari lobby hotel pada 17.32 WIB bersama ajudannya dan beberapa kiai. Saat ditemui, Gus Yahya mengaku baru saja bertemu dengan kiai karismatik asal Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo sekaligus Wakil Rais Aam PBNU, KH Afifuddin Muhajir.
“Ketemu Kiai…Kiai Afif,” ujarnya saat ditanya terkait kedatangannya ke lokasi Munas MUI.
Saat ditanya isu pemakzulan yang santer beredar, Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya tidak membahas soal itu dengan Kiai Afif.
“Gak..ya apa namanya…gak ada (bahas pemakzulan),” ucap Gus Yahya dengan nada terbata-bata.
Dalam pertemuan itu, Gus Yahya mengaku hanya membahas terkait tapak tilas Pengasuh kedua Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, KHR As’ad Syamsul Arifin.
“Kita mau ada tapak tilas perjalanan Kiai As’ad,” katanya.
Muktamar PBNU sendiri baru akan digelar di Surabaya pada 2026 mendatang. Namun, Gus Yahya juga mengaku tidak membahas hal itu dengan Kiai Afif.
“Gak…masih lama,” ucap Gus Yahya dari dalam mobilnya.
Sebelumnya, pada Kamis (20/11/2025), Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menggelar rapat tertutup bersama para pengurus harian Syuriyah di Hotel Aston City Jakarta.
Berdasarkan dokumen Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU tanggal 20 November 2025, rapat yang dihadiri 37 dari 53 pengurus Syuriyah itu menghasilkan beberapa poin penting.
Rapat menilai terdapat sejumlah pelanggaran serius dalam kegiatan dan tata kelola organisasi, di antaranya:
1. AKN NU Diisi Narasumber Terkait Jaringan Zionisme Internasional
Syuriyah menilai pemilihan narasumber tersebut sebagai pelanggaran nilai Ahlussunnah wal Jamaah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU. ADM (Sumber Republika.co.id)
