PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai berpeluang lolos ke DPR bila memanfaatkan kedekatan dengan kekuasaan. PPP tak lolos karena tak mencapai ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen.
“Ada satu faktor yang mungkin bisa membuat PPP lolos, yakni kedekatannya dengan kekuasaan saat ini,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra , Senin (25/3).
Dedi mencontohkan momen yang dialami Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat perolehan suara PSI sempat menanjak pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Bagaimana PSI juga disinyalir alami peningkatan suara drastis, dan potensial tidak terjadi secara benar,” ucap Dedi.
PPP dapat memanfaatkan kedekatan pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP M Mardiono dengan Jokowi. Selain itu, bisa juga menjaring komunikasi dengan mantan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.
“Suharso mungkin masih miliki jalur yang bisa ia lalui untuk perbaikan kondisi PPP. Jika kemudian Suharso yang berhasil lakukan lobi, bukan tidak mungkin PPP juga akan kembali dipimpin Suharso. Karena terbukti, kegagalan PPP karena masa peralihan kepemimpinan Mardiono,” jelas Dedi.
Ia menuturkan PPP juga berpeluang lolos dari sisi teknis dengan berpegangan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dedi menarik peristiwa carut marutnya pelaksanaan Pemilu 2024.
“Mengingat penyelenggaraan pemilu tahun ini cenderung tidak tertata dengan baik, KPU sendiri banyak alami kegagalan, utamanya transparansi penghitungan, bahkan juga dugaan pelanggaran yang banyak terjadi, dengan situasi itu sangat mungkin PPP mampu buktikan mereka lolos, atau sekurangnya KPU tidak cukup bukti bahwa PPP tidak lolos,” ujar Dedi. ADM
