JAKARTA – Wacana Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memilih wakil presiden.
Sedangkan Gibran Rakabuming didiskualifikasi. Penggantinya diusulkan Prabowo lalu pilih MPR.
Usulan itu disampaikan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.
Dia menjelaskan jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan Gibran terbukti melanggar konstitusi, maka pencalonan Gibran sebagai Cawapres gagal dan posisi wapres kosong.
Menurut Denny, aturan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi, “(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden”.
Menurut Denny, kekosongan wapres didasarkan atas beberapa syarat; terdapat pelanggaran konstitusional dalam pencalonan Gibran, serta pelanggaran lain oleh MK tidak ditemukan bukti atau tidak cukup bukti tentang bantuan sosial atau berbagai dalil yang dimohonkan Paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
“Maka yang dilantik dengan Prabowo, Wakil Presidennya kosong. Karena itu, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945,” ujar Denny saat dihubungi pada Rabu malam, 10 April 2024.
Denny menuturkan, menurut beleid tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dapat memilih Wapres dari dua kandidat yang diusulkan oleh Presiden terpilih, yaitu Prabowo.
“Jadi, Prabowo sudah dilantik, punya waktu 60 hari, mengusulkan dua nama, dan dua nama itu dipilih oleh MPR,” lanjut dia.
Menurut Denny, itu bisa menjadi jalan tengah untuk tetap menghargai suara pendukung Prabowo saat Gibran terbukti melanggar konstitusi.
Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis, optimistis Mahkamah Konstitusi alias MK akan melahirkan putusan yang cukup progresif terkait sengketa hasil pemilihan presiden atau Pillpres 2024.
“Saya sih optimistis akan ada putusan yang cukup progresif dari MK,” ujar Todung ketika dihubungi Ahad, 14 April 2024.
“Saya harap akan dikabulkan (gugatannya). Karena kami memang punya alasan yang sangat kuat untuk meminta diskualifikasi dan meminta pemungutan suara ulang.”
Menurut dia, pengajuan gugatan di MK ini merupakan upaya terakhir dari tim pasangan nomor urut 03 dalam memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil. ADM
Sumber : Tribunnews.com
