LUMAJANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang terus berkomitmen meningkatkan kualitas produk hewan dengan mendorong sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) bagi Rumah Potong Hewan (RPH). Meski sebagian besar RPH telah mengantongi sertifikat halal, pemenuhan standar higieni-sanitasi melalui NKV masih menjadi tantangan.
Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang, Endra Novianto, menjelaskan bahwa saat ini belum ada RPH di Lumajang yang memiliki NKV.
“Kami sedang mengajukan audit NKV ke tim auditor dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Jika memenuhi syarat, barulah sertifikat NKV diterbitkan,” ujar Endra saat dimintai keterangan melalui telepon selulernya, Minggu (2/2/2025).
Proses sertifikasi NKV menekankan pada pemisahan antara area bersih dan kotor di RPH untuk menjaga kualitas dan keamanan produk hewan.
“Tujuannya jelas, untuk memastikan bahwa semua produk yang dihasilkan terjamin kebersihannya. Ini juga langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen,” tambahnya.
Tahun ini, ada delapan RPH di Kabupaten Lumajang yang tengah mengajukan sertifikasi NKV, yakni di wilayah Lumajang, Tempeh, Pasirian, Candipuro, Klakah, Jatiroto, Yosowilangun, dan Kunir. Pemkab Lumajang optimistis, dengan terpenuhinya seluruh persyaratan, sertifikasi dapat segera diraih.
“Jika ditemukan ketidaksesuaian selama proses audit, tentu perlu ada perbaikan. Namun, kami berharap semua RPH bisa memenuhi standar ini dengan cepat, demi kesehatan masyarakat dan kualitas produk yang lebih baik,” ungkap Endra.
Melalui langkah ini, Pemkab Lumajang berharap dapat meningkatkan standar operasional di RPH, memastikan produk hewan yang lebih higienis, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor peternakan yang semakin profesional.
