LUMAJANG – Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan distribusi gas elpiji 3 kilogram tetap terkendali dan mencukupi kebutuhan masyarakat meskipun ada perubahan kebijakan terkait peredarannya. Kini, seluruh pengecer kembali diperbolehkan menjual gas melon tersebut, namun dengan aturan yang lebih ketat.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Lumajang, Yudho Hariyanto, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kelancaran distribusi dan memastikan pasokan elpiji tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Secara umum, kebijakan ini tidak banyak berubah. Bedanya, pengecer kini harus didata ulang oleh pangkalan dan didaftarkan sebagai sub pangkalan. Ini dilakukan agar penyaluran lebih terkendali,” ujar Yudho dalam keterangannya, Sabtu (15/2/2025).
Dengan aturan baru ini, pengecer hanya mendapatkan alokasi maksimal 10 persen dari total distribusi pangkalan, turun dari sebelumnya 20 persen. Sebagai contoh, jika satu pangkalan mendapatkan jatah 3.000 tabung, maka pengecer hanya bisa memperoleh maksimal 300 tabung.
Yudho menegaskan bahwa Pemkab Lumajang terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) serta Kelompok Kerja (Pokja) Elpiji, guna memastikan distribusi berjalan lancar dan stok tetap aman.
“Kami berupaya agar kebutuhan gas di Lumajang tetap tercukupi dengan melakukan koordinasi yang intensif. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena distribusi gas melon tetap dalam pengawasan,” tambahnya.
Dengan adanya sistem baru ini, diharapkan distribusi elpiji 3 kg lebih tepat sasaran dan tidak terjadi kelangkaan di pasaran. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk membeli gas sesuai kebutuhan dan dari sumber resmi guna menghindari spekulasi harga. **
