PEDOMAN INDONESIA, LUMAJANG – Menjelang Idulfitri 1446 Hijriah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang memperketat pengawasan terhadap takaran dan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan bahan bakar yang sesuai dengan standar metrologi legal serta mengantisipasi potensi kondisi di lapangan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Lumajang, Hari Susiati mengungkapkan bahwa tim gabungan dari Pemkab, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), serta pihak terkait telah melakukan pemantauan ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).
“Selain memastikan ketersediaan BBM dan LPG tetap stabil, kami juga melakukan pemeriksaan akurasi takaran di SPBU dan agen LPG. Jika ditemukan ketidaksesuaian tera dan ukuran, Diskoperindag akan melakukan tera ulang. Ini penting agar masyarakat mendapatkan layanan yang adil dan sesuai standar,” tegasnya di sela kegiatan pemantauan, Senin (24/3/2025).
Selain pengawasan teknis, Pemkab Lumajang juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam membeli BBM dan LPG serta tidak tergiur dengan harga yang terlalu murah atau ukuran yang mencurigakan. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi doktrin oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Sementara itu, Sales Branch Manager II Malang PT Pertamina Patra Niaga, Hendra Saputra, memastikan bahwa penghentian tersebut telah menerapkan prosedur operasional standar (SOP) yang ketat dalam menjaga kualitas dan kuantitas BBM serta LPG sebelum didistribusikan ke masyarakat.
“Kami selalu melakukan pengecekan sebelum operasional. Untuk wilayah Lumajang, sejauh ini kualitas dan kuantitasnya masih sesuai standar,” ujarnya.
Dengan pengawasan yang diperketat, Pemkab Lumajang berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi kondisi dalam pendistribusian BBM dan LPG, terutama pada momen Lebaran yang identik dengan konsumsi energi. ADM
