LUMAJANG – DPRD Kabupaten Lumajang setelah melakukan serangkaian pembahasan, akhirnya menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda), Kamis 27 Juni 2024. Lewat agenda Paripurna, 8 Fraksi di DPRD di Lumajang juga menyatakan setuju atas LPJ Pelaksanaan APBD T.A 2023.
Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2023 dibacakan oleh Gatot Sarworubedo. Ada sejumlah saran dan masukan atas pelaksanaan dan realisasi pelaksanaan APBD T.A 2023. DPRD berharap agar perencanaan benar-benar tepat, agar APBD bisa terserap dengan maksimal dan bisa memberikan dampak positif untuk kemajuan Kabupaten Lumajang.
Berikut Realisasi Laporan APBD 2023
- Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 setelah pembahasan adalah :
1. Pendapatan Sebesar Rp. 2.121.557.958.109,00
2. Belanja Sebesar/Transfer Rp. 2.118.597.507.107,00
3. Surplus Rp. 38.878.267.100,82
Pembiayaan
- Penerimaan Pembiayaan Rp. 259.637.669.877,15
- Pengeluaran Rp. 90.126.981.788,00
- Pembiayaan Netto Rp. 169.510.688.089,00
- Silpa APBD tahun anggaran 2023 terdiri dari :
1. Surplus Rp 38.878.267.100,82
2. Pembiayaan Netto Rp 169.510.688.089,15
3. SILPA Rp 208.451.257.036,97
“Bahwa hasil telaah Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2023 secara kualitatif maupun kuantitatif telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” jelas Gatot.
Indah Wahyuni, Pj. Bupati Lumajang mengucapkan terima kasih atas persetujuan badan anggaran dan juga fraksi-fraksi DPRD Lumajang atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2023. Semua saran dan catatan penting dari Badan Anggaran dan Fraksi, akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
“Dengan telah disetujuinya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2023 kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPRD dan seluruh Fraksi yang telah memberikan Pandangan Umum, Pendapat Akhir dan saran-saran untuk pemerintah,” pungkasnya. ADM
