JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang makin efisien, serta mendorong penggunaan APBN sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Seperti diketahui, dirinya telah mengungkapkan rincian 16 pos belanja K/L yang harus dipangkas tahun ini, a.l. pengadaan ATK, seminar, rapat, perjalanan dinas, sewa gedung, kantor dan kendaraan hingga lisensi aplikasi.
Dia pun memastikan kebijakan efisiensi ini tidak akan menganggu gugat anggaran bantuan sosial.
“Saat ini adjustment agar makin tajam berbagai penyesuaian anggaran kementerian dan lembaga yang diinstruksikan Pak Presiden sedang berjalan. Ini agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta APBN betul-betul bisa dinikmati masyarakat yang tidak dipotong adalah anggaran Bansos,” ungkapnya, dikutip Selasa (18/2/2025).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan program bantuan sosial (Bansos) Kementerian Sosial RI (Kemensos) tetap berjalan tanpa pengurangan. Kepastian ini menjawab kekhawatiran masyarakat terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Mensos Gus Ipul bahkan menegaskan Bansos berpotensi bertambah. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki perhatian besar terhadap masyarakat miskin. “Bansos terus (berlanjut) tidak ada perubahan bahkan akan ditambah dan ini sudah langsung disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat saya menghadap beberapa waktu yang lalu itu,” kata Mensos Gus Ipul saat rapat pimpinan di Ruang Rupatama Gedung Kemensos, Selasa (18/2/2025).
Adapun, sejumlah bansos akan disalurkan pada bulan Februari ini, berikut daftarnya:
Program Keluarga Harapan (PKH)
Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan diteruskan pada tahun 2024. PKH dibagikan secara bertahap, tepatnya 4 tahap dalam satu tahun.
Tahap 1 dibagikan bulan Januari-Maret, kemudian tahap 2 dan 3 pada April-Juni dan Juli-Oktober. Sementara itu, tahap 4 pada Oktober hingga Desember.
PKH diberikan untuk membantu masyarakat tidak mampu khususnya dalam aspek kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. PKH kesehatan akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH kepada ibu hamil dan anak balita sebesar Rp3 juta per tahun.
Untuk pendidikan, pemerintah memberikan anak-anak SD bantuan sebesar Rp900 ribu per tahun, anak SMP Rp1,5 juta per tahun, dan anak SMA Rp2 juta per tahun. Sementara itu, untuk tujuan kesejahteraan, keluarga yang memiliki anggota berusia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas akan menerima Rp2,4 juta per tahun.
Berikut ini rinciannya:
- Balita usia 0-6 tahun serta ibu hamil dan baru melahirkan masing-masing mendapat Rp 3 juta per tahun atau Rp 750 ribu per tahap.
- Siswa SD, SMP, dan SMA menerima bantuan sesuai jenjangnya, mulai dari Rp 900 ribu hingga Rp 2 juta per tahun.
- Lansia berusia 70 tahun ke atas dan penyandangdisabilitas berat mendapatkan Rp 2.4 juta per tahun atau Rp 600 ribu per tahap.
Program Indonesia Pintar (PIP)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan Program Indonesia Pintar (PIP) akan berlanjut pada 2024. Dari catatan Kemendikbudristek, alokasi PIP tahun 2024 ditujukan untuk 18,59 juta SD, SMP, SMA/SMK. Adapun bantuan dana PIP untuk siswa jenjang SMA/SMK meningkat dari Rp 1 juta pada 2023, menjadi Rp 1,8 juta pada tahun ini.
Berikut ini kategori peserta yang layak menerima PIP:
- Peserta didik dari pemegang KIP/KKS/KPS
- Peserta didik dan keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
- Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan.
- Peserta didik yang terkena dampak bencana alam
- Peserta didik yang pernah drop out.
- Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah atau peserta didik dengan pertimbangan khusus lainnya.
- Peserta pada lembaga khusus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.
Bantuan Beras 10 Kg
Pemerintah telah menegaskan bahwa bantuan pangan beras 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023 dan akan terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga bulan akhir 2024. Hal ini sebelumnya telah diputuskan oleh Presiden Jokowi. Pada tahun 2025, sesuai ketetapan Presiden Prabowo, bantuan beras dilanjutkan dan akan menyasar 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Persyaratan penerima bansos pangan beras 10 kilogram, yaitu:
- Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
- Memiliki Kartu Keluarga dan Tanda Penduduk yang masih berlaku
- Penduduk yang tergolong miskin
- Tidak termasuk atau Bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri atau Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Termasuk dan terdaftar dalam DTKS Pendaftaran Kemensos
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
BPNT diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Bentuknya berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di e-warong terdekat.
Meskipun namanya BPNT, masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang. Jumlah yang diterima sebesar Rp200.000 per bulan dan dibagikan dua bulan sekali sehingga dalam satu tahun ada 6 tahap penyaluran dan KPM akan menerima Rp400.000 dalam sekali pencairan
Dulu bantuan ini namanya program raskin. Kemudian penyaluran raskin diganti menggunakan kartu elektronik. Kartu ini bisa digunakan untuk membeli beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan gizi seimbang, bukan hanya karbohidrat, melainkan juga protein.
sumber : CNCB Indonesia
