PEDOMANINDONESIA – Donald Trump, Presiden AS, akan menerapkan peraturan ketat bagi pelancong untuk memasuki Amerika.
Dalam hal ini, Trump akan melarang orang dari Afghanistan dan Pakistan memasuki AS paling cepat minggu depan, berdasarkan tinjauan pemerintah atas risiko keamanan dan pemeriksaan negara. Hal itu disampaikan oleh tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Ketiga sumber tersebut, yang meminta anonimitas, mengatakan negara lain juga dapat masuk dalam daftar tetapi tidak tahu negara mana. Langkah tersebut mengingatkan kembali pada larangan masa jabatan pertama Trump terhadap pelancong dari tujuh negara mayoritas Muslim, sebuah kebijakan yang mengalami beberapa iterasi sebelum ditegakkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018.
Namun, mantan presiden Joe Biden, mencabut larangan tersebut pada tahun 2021, dan menyebutnya sebagai “noda pada hati nurani nasional kita.” Larangan baru itu dapat memengaruhi puluhan ribu warga Afghanistan yang telah diizinkan untuk dimukimkan kembali di AS sebagai pengungsi atau dengan Visa Imigran Khusus karena mereka berisiko mendapat balasan dari Taliban sebab bekerja untuk AS selama perang 20 tahun di negara asal mereka.
Trump mengeluarkan perintah eksekutif itu pada 20 Januari lalu, yang mengharuskan pemeriksaan keamanan yang lebih ketat terhadap setiap orang asing yang ingin masuk ke AS untuk mendeteksi ancaman keamanan nasional.
Perintah tersebut mengarahkan beberapa anggota kabinet untuk menyerahkan daftar negara-negara yang perjalanannya harus ditangguhkan sebagian atau sepenuhnya karena informasi pemeriksaan dan penyaringan mereka sangat kurang. “Afghanistan akan dimasukkan dalam daftar negara yang direkomendasikan untuk larangan perjalanan lengkap,” kata tiga sumber dan satu orang lainnya yang juga meminta untuk tidak disebutkan namanya.
Melansir dari Alarabiya, Jumat 7 Maret 2025, tiga sumber tersebut mengatakan Pakistan juga akan direkomendasikan untuk dimasukkan. Departemen Luar Negeri, Kehakiman, dan Keamanan Dalam Negeri serta Kantor Direktur Intelijen Nasional, yang para pemimpinnya mengawasi inisiatif tersebut, tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Satu sumber menunjukkan bahwa warga Afghanistan yang diizinkan untuk dimukimkan kembali di AS sebagai pengungsi atau pemegang visa khusus terlebih dahulu menjalani pemeriksaan ketat yang membuat mereka “lebih diawasi daripada populasi mana pun” di dunia. Kantor Departemen Luar Negeri yang mengawasi pemukiman kembali mereka tengah mengupayakan pengecualian bagi pemegang Visa Imigran Khusus dari larangan bepergian, tetapi tampaknya tidak akan dikabulkan, menurut sumber tersebut.
Kantor tersebut, Koordinator Upaya Relokasi Afghanistan, telah diperintahkan untuk mengembangkan rencana penutupan kantor tersebut pada bulan April.
Taliban, yang merebut Kabul saat pasukan AS terakhir ditarik pada bulan Agustus 2021 setelah dua dekade perang, tengah menghadapi pemberontakan oleh cabang regional ISIS. Pakistan juga tengah bergulat dengan militan ekstremis yang brutal.
Perintah Trump merupakan bagian dari tindakan keras imigrasi yang ia luncurkan pada awal masa jabatan keduanya. Ia memaparkan rencananya dalam pidatonya pada Oktober 2023, dan berjanji untuk membatasi orang-orang dari Jalur Gaza, Libya, Somalia, Suriah, Yaman, dan tempat mana pun yang mengancam keamanan Amerika.
Shawn VanDiver, kepala #AfghanEvac, sebuah koalisi kelompok yang mengoordinasikan evakuasi dan pemukiman kembali warga Afghanistan dengan pemerintah AS, mendesak mereka yang memegang visa AS yang sah untuk bepergian sesegera mungkin. “Meskipun belum ada pengumuman resmi, beberapa sumber dalam pemerintahan AS menyatakan pembatasan perjalanan baru dapat diterapkan dalam minggu depan,” katanya dalam sebuah pernyataan.
“Hal ini dapat berdampak signifikan terhadap pemegang visa Afghanistan yang telah menunggu relokasi ke AS,” imbuhnya.
Ada sekitar 200.000 warga Afghanistan yang telah disetujui untuk pemukiman kembali di AS atau memiliki aplikasi pengungsi AS dan Visa Imigran Khusus yang tertunda. Mereka telah terlantar di Afghanistan dan hampir 90 negara lain, termasuk sekitar 20.000 di Pakistan sejak 20 Januari, ketika Trump memerintahkan pembekuan selama 90 hari atas penerimaan pengungsi dan bantuan asing yang mendanai penerbangan mereka. ADM ( Sumber : Viva
