BANYUWANGI – Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak terdampak di tengah efiensi anggaran pemerintah pusat, Anggaran DD dan ADD tidak dipotong. Karena itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, meminta agar seluruh kepala desa mengoptimalkan anggaran DD dan ADD untuk pembangunan di desa masing-masing.
“Kepala desa harus bersyukur. DD dan ADD-nya tidak dipotong. Jadi tolong anggaranya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti pembangunan jalan, sosial, dan lainnya,” kata Ipuk saat bertemu seluruh kepala desa se-Banyuwangi, Rabu (16/4/2025).
Di Banyuwangi DD dan ADD tiap desa berbeda. Rata-rata jumlah DD sebesar Rp 750 juta hingga Rp 2 miliar. Sementara ADD mulai Rp 750 juta hingga Rp 1,2 miliar.
Pada 2025 desa dengan DD terbesar adalah Tembokrejo mencapai Rp 2,28 miliar, sedangkan desa dengan DD terkecil adalah Kenjo dengan Rp 777 juta. Sementara Desa dengan ADD terbesar adalah Tamansari mencapai Rp 1,12 miliar, sementara terkecil Desa Gitik dengan Rp 749 juta.
Dengan demikian rata-rata tiap desa setiap tahun mendapat anggaran Rp 1,6 miliar hingga mendekati Rp 3 miliar.
Dengan besarnya anggaran, menurut Ipuk desa harus lebih inovatif lagi. Apalagi banyak kewenangan yang kini telah diserahkan pada desa, sehingga tidak harus menunggu persetujuan dari Pemerintah Kabupaten. Seperti untuk menangani anak putus sekolah, penanganan kesehatan untuk warga miskin, bedah rumah, dan lainnya.
”Jadi kalau ada warga miskin sakit, anak tidak bisa sekolah, dan lainnya, seharusnya sudah tidak lagi ditujukan pada bupati. Tetapi pada desa, karena kewenangan telah diserahkan pada desa,” kata Ipuk.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Mujiono serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banyuwangi, Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab) Budiharto dan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Banyuwangi Andrik Tri Waluyo.
Dalam kesempatan itu Ipuk meminta agar kades terus berkolaborasi dan besinergi dengan pemerintah daerah, agar semua program dan kebijakan bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kepala desa merupakan mitra strategis dan ujung tombak dalam kesuksesan implementasi program dan kebijakan dari pemerintah daerah,” kata Ipuk.
Ipuk juga berharap agar kades untuk berbagai program pemerintah pusat yang berjalan di daerah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), program ketahanan pangan, dan lainnya.
“Terima kasih kepada para kades yang telah bekerja keras menggali potensi desanya masing-masing. Baik itu di bidang pertanian, perikanan dan pariwisata. Mari kita perkuat upaya untuk memajukan desa,” ujar Ipuk. ADM – KOM BWI
“Kepala desa harus bersyukur. DD dan ADD-nya tidak dipotong. Jadi tolong anggaranya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti pembangunan jalan, sosial, dan lainnya,” kata Ipuk saat bertemu seluruh kepala desa se-Banyuwangi, Rabu (16/4/2025).
Di Banyuwangi DD dan ADD tiap desa berbeda. Rata-rata jumlah DD sebesar Rp 750 juta hingga Rp 2 miliar. Sementara ADD mulai Rp 750 juta hingga Rp 1,2 miliar.
Pada 2025 desa dengan DD terbesar adalah Tembokrejo mencapai Rp 2,28 miliar, sedangkan desa dengan DD terkecil adalah Kenjo dengan Rp 777 juta. Sementara Desa dengan ADD terbesar adalah Tamansari mencapai Rp 1,12 miliar, sementara terkecil Desa Gitik dengan Rp 749 juta.
Dengan demikian rata-rata tiap desa setiap tahun mendapat anggaran Rp 1,6 miliar hingga mendekati Rp 3 miliar.
Dengan besarnya anggaran, menurut Ipuk desa harus lebih inovatif lagi. Apalagi banyak kewenangan yang kini telah diserahkan pada desa, sehingga tidak harus menunggu persetujuan dari Pemerintah Kabupaten. Seperti untuk menangani anak putus sekolah, penanganan kesehatan untuk warga miskin, bedah rumah, dan lainnya.
”Jadi kalau ada warga miskin sakit, anak tidak bisa sekolah, dan lainnya, seharusnya sudah tidak lagi ditujukan pada bupati. Tetapi pada desa, karena kewenangan telah diserahkan pada desa,” kata Ipuk.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Mujiono serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banyuwangi, Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab) Budiharto dan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Banyuwangi Andrik Tri Waluyo.
Dalam kesempatan itu Ipuk meminta agar kades terus berkolaborasi dan besinergi dengan pemerintah daerah, agar semua program dan kebijakan bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kepala desa merupakan mitra strategis dan ujung tombak dalam kesuksesan implementasi program dan kebijakan dari pemerintah daerah,” kata Ipuk.
Ipuk juga berharap agar kades untuk berbagai program pemerintah pusat yang berjalan di daerah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), program ketahanan pangan, dan lainnya.
“Terima kasih kepada para kades yang telah bekerja keras menggali potensi desanya masing-masing. Baik itu di bidang pertanian, perikanan dan pariwisata. Mari kita perkuat upaya untuk memajukan desa,” ujar Ipuk. ADM – KOM BWI
