PEDOMANINDONESIA.CO.ID – Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris dilaporkan akan mengakui negara Palestina pada akhir pekan setelah Donald Trump mengakhiri kunjungan kenegaraannya ke Inggris. Apa alasannya mengambil langkah yang sekian lama ditahan pemerintah Inggris tersebut?
Inggris sedianya termasuk dalang pembentukan negara Zionis saat Menteri Luar Negeri Arthur Balfour melansir surat persetujuan kerajaan sebagai penguasa mandat Palestina kepada pengusaha Yahudi Lord Rothschild pada 1917. Namun saat PBB pada 1947 mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, Israel dan Palestina, Inggris abstain dengan alasan menjaga netralitas. Pada 1967 selepas Perang Israel-Arab, Inggris mendukung solusi dua negara, namun belum mengakui Palestina.
Parlemen Inggris kemudian menyetujui pengakuan Palestina sebagai sebuah negara pada 2014, sebagai kontribusi terhadap pencapaian solusi dua negara. Namun, pemerintah Inggris tetap mempertahankan kebijakannya untuk mempertahankan hak mengakui Palestina secara bilateral pada saat yang lebih tepat untuk upaya perdamaian.
Menyusul seragan genosidal Israel ke Gaza, pada Januari 2024 Menteri Luar Negeri, David Cameron mengindikasikan bahwa Inggris dapat secara resmi mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara Palestina selama negosiasi perjanjian damai perang Gaza.
Pada 29 Juli 2025, Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina pada bulan September menjelang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kecuali, pemerintah Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk mengakhiri situasi mengerikan di Gaza, mencapai gencatan senjata, memperjelas bahwa tidak akan ada aneksasi di Tepi Barat, dan berkomitmen pada proses perdamaian jangka panjang yang menghasilkan solusi dua negara.
Pertemuan tingkat tinggi pada KTT PBB yang melibatkan para pemimpin dunia dimulai pada 23 September. Menurut Times, Starmer telah menunda pengumuman resmi bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina sampai setelah Trump hengkang karena khawatir negara tersebut akan mendominasi konferensi pers hari Kamis yang rencananya akan diadakan oleh kedua pemimpin tersebut di Chequers.
Perdana Menteri tersebut mendapati dirinya berselisih dengan pemerintah AS mengenai tindakan tersebut, yang menentang pemberian pengakuan resmi kepada negara tersebut. Namun, negara-negara lain termasuk Perancis, Australia dan Kanada mengatakan mereka berencana mengambil langkah yang sama pada pertemuan PBB.
Pada Juli, Starmer mengumumkan bahwa dia akan mengakui kenegaraan Palestina setelah meningkatnya tekanan dari anggota parlemen Partai Buruh atas memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza. Namun pemimpin Partai Buruh tersebut menyatakan bahwa pengakuan Inggris bersifat bersyarat dan akan menahan diri jika Israel berkomitmen terhadap gencatan senjata dan perdamaian berkelanjutan jangka panjang yang menghasilkan solusi dua negara, dan mengizinkan PBB untuk memulai kembali pasokan bantuan.
Belakangan, ketiga syarat tersebut kecil kemungkinannya untuk dipenuhi pemerintah Zionis.
Bukannya mengupayakan gencatan senjata, Israel pekan lalu justru mengebom gedung tempat para pimpinan Hamas mendiskusikan proposal gencatan senjata yang diajukan AS di Doha, Qatar. Pasukan Israel juga melancarkan serangan darat besar-besaran di Gaza, memaksa ribuan orang mengungsi dalam beberapa hari terakhir.
Sementara syarat pembukaan pintu bantuan ke Gaza juga tak dipenuhi oleh Israel. Mereka bersikeras menyalurkan bantuan dengan skema bersama AS. Skema Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) tersebut brutal dan sejauh ini mengakibatkan terbunuhnya lebih dari 2.000 warga Gaza.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 11 September lalu secara resmi melanjutkan rencana perluasan pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang akan membuat negara Palestina di masa depan menjadi mustahil. “Kami akan memenuhi janji kami bahwa tidak akan ada negara Palestina. Tempat ini milik kami,” kata Netanyahu pada acara di Maale Adumim, sebuah pemukiman Israel di sebelah timur Yerusalem. “Kami akan menggandakan populasi kota.”
Artinya, seluruh syarat yang diajukan Starmer sebagai imbalan Inggris tak segera mengakui negara Palestina telah dilanggar Israel.
Perkembangan lainnya, pada Selasa, komisi penyelidikan PBB mengatakan mereka memiliki alasan yang masuk akal untuk menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.
Menanggapi hal ini, Wali Kota London Sadiq Khan untuk pertama kalinya menggambarkan situasi di Gaza sebagai genosida. “Ketika saya melihat gambar anak-anak yang kelaparan – 20.000 anak kelaparan karena kebijakan pemerintah Israel – ketika saya melihat sistem kesehatan di Gaza runtuh, ketika saya melihat kurangnya pasokan untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan, ketika saya melihat kelaparan yang disebabkan oleh ulah manusia, ketika saya membaca keputusan sementara ICJ, dan kemudian melihat laporan komisi PBB minggu ini, saya pikir tidak dapat dihindari untuk menarik kesimpulan bahwa di Gaza kita sedang melihat genosida di depan mata kita.”
Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper pada Selasa juga menyebut serangan Israel baru-baru ini di Gaza “benar-benar ceroboh dan mengerikan.” “Serangan baru IDF di Gaza benar-benar gegabah dan mengerikan. Ini hanya akan menyebabkan lebih banyak pertumpahan darah, membunuh lebih banyak warga sipil tak berdosa, dan membahayakan sandera yang tersisa,” tulis Cooper di X.
Dia menegaskan kembali perlunya gencatan senjata segera, pembebasan semua sandera, bantuan kemanusiaan tanpa batas dan “jalan menuju perdamaian abadi.”
Pada Kamis, Keir Starmer kemudian dilaporkan menyatakan berencana secara resmi mengakui negara Palestina setelah Presiden AS Donald Trump menyelesaikan kunjungan kenegaraannya ke Inggris.
Laporan The Times mengatakan bahwa Starmer berencana untuk mengakui Palestina bahkan sebelum beberapa negara, yang dipimpin oleh Perancis, akan melakukannya pada pertemuan puncak Majelis Umum PBB di New York minggu depan, di tengah kekhawatiran atas perang yang sedang berlangsung di Gaza.
The Times melansir bahwa Starmer berada di bawah tekanan besar dari dalam partai Buruh untuk mengambil tindakan tersebut, namun akan menunda tindakan tersebut sampai Trump pulang ke AS agar isu tersebut tidak mendominasi konferensi pers bersama yang direncanakan pada Kamis.
Kementerian Luar Negeri Inggris tidak segera menanggapi permintaan komentar. AS sangat menentang tindakan tersebut, dengan mengatakan hal itu akan menjadi hadiah bagi pejuang Hamas setelah aksi perlawanan pada 7 Oktober 2023 ke Israel selatan.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah memperingatkan negara-negara yang mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina selama Majelis Umum bahwa Israel dapat mengambil tindakan “timbal balik” dalam bentuk aneksasi Tepi Barat.
Starmer mengumumkan pada Juli bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina pada bulan September kecuali pemerintah Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk mengakhiri perang dan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, dan berkomitmen terhadap proses perdamaian yang berkelanjutan.
Keputusan tersebut dengan cepat dikutuk oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut “menghargai terorisme besar Hamas.” Saat bertemu dengan Starmer di London pekan lalu, Presiden Isaac Herzog mengatakan “niat Inggris untuk mengakui negara Palestina saat ini tidak akan membantu memulangkan para sandera, membantu warga Palestina, atau membantu mengakhiri konflik” namun hanya “memperkuat ekstremis di Timur Tengah dan sekitarnya.”
Pada Juni, Inggris memberikan sanksi kepada menteri sayap kanan Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich dan membekukan pembicaraan perdagangan dengan Israel. Dan bulan lalu, pemerintah Inggris mengumumkan larangan perusahaan pertahanan Israel menghadiri pameran senjata besar di London.
Awal pekan ini, Royal College of Defense Studies, salah satu akademi militer paling terkemuka di Inggris, melarang warga Israel mendaftar mulai tahun depan, karena perang yang sedang berlangsung. Israel mendapati dirinya semakin terisolasi di panggung dunia, ketika perang selama 23 bulan yang dipicu oleh serangan pimpinan Hamas pada bulan Oktober 2023 terus berlanjut di Gaza. Kelompok teror di Jalur Gaza masih menyandera 48 orang, dan hanya 20 orang yang diyakini masih hidup. ADM (Sumber : Republika.co.id )
