PEDOMANINDONESIA, LUMAJANG – Sugianto,SH, MH, anggota Komisi B DPRD Lumajang Jawa Timur, menyampaikan, masalah sepeda motor PCX untuk operasional para kepala desa yang sempat viral di berbagai media online dan medsos, masih dalam tahap wacana. Belum dibahas di dewan. Belum menjadi sebuah ketetapan antara pemerintah dan dewan. Selama belum menjadi sebuah ketetapan, maka tidak serta-merta bisa dilaksanakan.
“Khusus pengadaan motor operasional PCX untuk 198 kepala desa se-Kabupaten Lumajang misalnya, kita tunggu aja informasinya. Apakah yang viral ini benar-benar dimasukkan di APBD perubahan atau tidak,” ujarnya via seluler.
Sugianto menjelaskan, kalau memang rasionalisasinya benar-benar berdampak kepada masyarakat, maka pihaknya mempersilahkan pemerintah daerah memberikan motor PCX kepada para kepala desa.bavs
“Dan apakah pengadaan motor PCX ini menjadi utama atau dijadikan pilihan nomer sekian, atau ada hal-hal yang lebih utama untuk ditangani semisal pembenahan tanggul jebol, jalan-jalan rusak dan lebih menyentuh langsung masyarakat. Nanti kita bicarakan di forum-forum resmi di pembahasan PAK, lah” tukasnya.
Menurut mantan aktivis kampus ini, hal-hal yang belum datang ke dewan tidak perlu ditanggapi secara berlebihan, karena bisa jadi itu sebatas wacana yang belum tentu disepakati di forum resmi di dewan.
baca juga : https://pedomanindonesia.co.id/suhanto-ketua-akd-lumajang-motor-pcx-inventaris-desa-bukan-dimiliki-pribadi-2/
“Gak perlu ditanggapi soal motor PCX itu. Iya kalau benar-benar diusulkan oleh pemerintah, kalau gak? Lagi pula tekstualnya belum ada. APBD 2024 tidak menganggarkan untuk pengadaan motor PCX para kades. Kalau nanti perubahan anggaran ada budget untuk pengadaan motor PCX nanti kita dialogkan seberapa penting dan mendesak kah untuk segera direalisasikan,” tuturnya sambil tertawa.
Seperti yang dilansir beberapa media, Pemkab Lumajang Jawa Timur akan memberikan kendaraan operasional baru untuk para kepala desa (kades) agar memperkuat layanan publik di desa dan bentuk komitmen nyata dalam mendukung kinerja pemerintahan desa di kabupaten setempat. Besarannya anggaran sekitar 6,7 miliar untuk 198 kepala desa se Kabupaten Lumajang.
Dewan sendiri, kata Sugianto, merupakan representasi masyarakat. Maka dari itu, apapun masukan dan keinginan masyarakat harus didengarkan, didiskusikan, termasuk yang menginginkan adanya PCX motor operasional para kades maupun yang menginginkan untuk hal-hal lain.
Dia juga menyinggung, jika memang itu rencana anggaran pengadaan motor PCX dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), maka harus jelas. Pasalnya, sampai hari ini Sugianto mengaku tidak tahu berapa SILPA tahun 2024. Lagi pula ada SILPA terikat dari DAK yang tidak bisa digunakan untuk perubahan.
“Kan ada tuh SILPA terikat yang berasal dari DAK yang tidak bisa dialokasikan untuk perubahan. SILPA dari DAK yang dari pemerintah pusat misalnya, itu tidak bisa digunakan untuk yang lain. Kita akan lihat dulu mana SILPA yang bisa digunakan untuk pembangunan selanjutnya di tahun 2025,” selorohnya. ADM
