LUMAJANG – Kepala Desa Labruk Lor, Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang H.Abdullah, menyampaikan bahwa desanya akan mengalokasikan 20% dana ketahanan pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana desa yang memiliki BUMDes wajib memanfaatkannya, sedangkan desa yang belum memiliki BUMDes dapat menggunakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
“Kami menggunakan BUMDes untuk mengelola dana ketahanan pangan sebesar 20% karena desa kami memilikinya. Jika desa lain tidak punya, mereka bisa menggunakan TPK,” ujar Abdullah, Kamis (20/3/2025).
Ia menegaskan bahwa dana tersebut tidak hanya difokuskan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi lebih luas ke sektor ketahanan pangan, seperti peternakan, perkebunan, dan pertanian. Saat ini, Labruk Lor telah mengembangkan berbagai sektor, termasuk perikanan dan peternakan ayam potong, yang hasilnya tetap berkontribusi pada penyediaan makanan bergizi gratis bagi masyarakat.
“Yang membedakan kami adalah sistem ngesuk (menyesuaikan kebutuhan). Desa kami sebenarnya sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan tinggal menunggu konfirmasi ekatalog. Jika semua persyaratan terpenuhi, Labruk Lor bisa mengelola sendiri. Namun, karena belum ada ekatalog, kami masih menunggu kepastian,” paparnya.
Abdullah juga mengajak dinas terkait untuk mendukung program ketahanan pangan di Labruk Lor agar sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo.
“Kami butuh dukungan agar dapat menyediakan bahan-bahan ketahanan pangan sesuai dengan arahan pemerintah pusat,” pungkasnya. ADM
