LUMAJANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang terus berkomitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Pendopo Arya Wiraraja, Kamis (23/1/2025), Penjabat Bupati Lumajang, Indah Wahyuni atau yang akrab disapa Bunda Yuyun, menekankan pentingnya pendekatan holistik dan partisipasi publik sebagai dasar perencanaan.
Pendekatan Holistik, Integratif, dan Berdaya Ungkit
Bunda Yuyun menjelaskan bahwa penyusunan RKPD 2026 dilakukan dengan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan ini dirancang tidak hanya untuk menyesuaikan perencanaan dengan kondisi terkini, tetapi juga untuk memaksimalkan potensi lokal yang dimiliki Lumajang.
“Perencanaan yang holistik dan terintegrasi akan menciptakan pembangunan yang lebih efektif dan berdaya ungkit tinggi. Setiap kebijakan harus mampu memberikan solusi nyata terhadap permasalahan masyarakat,” ungkap Bunda Yuyun.
Ia juga menyebutkan bahwa forum ini menjadi momentum refleksi atas capaian pembangunan sebelumnya dan langkah strategis untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Kolaborasi untuk Pembangunan Berorientasi Kesejahteraan
Dalam kesempatan tersebut, Bunda Yuyun menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menjawab tantangan pembangunan.
“Sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan formula pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas,” tegasnya.
Melalui kolaborasi lintas sektor, RKPD 2026 diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lumajang 2025-2029. Isu-isu tersebut mencakup penguatan daya saing sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, pengembangan ekonomi berbasis industri dan pariwisata, hingga mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup.
Mewujudkan Pembangunan yang Berdampak
Forum Konsultasi Publik ini tidak hanya menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa RKPD 2026 menjadi dokumen yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
Dengan pendekatan holistik dan kolaborasi yang kuat, Kabupaten Lumajang optimis dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.
